faktor positif dan negatif dalam wawasan nusantara sebagai satu kesatuan budaya

Konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara diatasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam yang ditetapkan pada Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957.

Sementara itu, pandangan bangsa asing terhadap bangsa Indonesia dapat dipilah menjadi 2 bagian besar, yakni pandangan positif, ini lebih didasarkan pada pandangan mereka bahwa Indonesia memang telah memiliki landasan yang kokoh atau telah memiliki sendi-sendi kebangsaan dan kenegaraan yang kuat yang memungkinkan Indonesia untuk bangkit, maju dan jaya dalam percaturan di panggung Internasional.

Sedangkan pandangan negatif, mereka lebih sebagai pandangan yang amat subyektif dan diarahkan sebagai bagian dari ‘alat propaganda politik’ untuk membangun opini negatif dari dunia internasional terhadap Indonesia.

Dua pandangan tersebut sebagai berikut :

Pandangan Positif.

- Konsep atau bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- Staatfundamentalnorm UUD 1945 dan Pancasila

- Indonesia negara terpenting di kawasan Asia Pasifik

- Indonesia memiliki letak Geografi atau Geopolitik yang amat Strategis

- Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia



Pandangan Negatif.

- Indonesia berada pada masa ‘Transisi Demokrasi’

- Reformasi bisa menjadi ‘the gate grand failure’ (gerbang kehancuran yang dahsyat).

- Makin menguatnya gerakan yang mengarah pada pembentukan khilafah atau pemerintahan / negara berdasarkan Agama (Islam)

- Sistem multipartai yang tidak diimbangi dengan kedewasaan dalam berpolitik secara etis dan bermoral

- Degradasi pemahaman dan pengamalan terhadap ideologi Pancasila, UUD 1945, nasionalisme, dan kesadaran Bhineka Tunggal Ika

- Maraknya Terorisme, Radikalisme dan Sparatisme

- Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

- Maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

- Pengabaian masalah lingkungan hidup